BungaBunga.co.id – Bupati Pati Sudewo resmi tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Kedatangan Sudewo menjadi perhatian publik karena kasus ini diduga berkaitan dengan praktik pengisian jabatan di tingkat desa yang sarat kepentingan.
Sudewo tiba di gedung KPK pada Selasa pagi (20/1/2026) dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Ia tampak mengenakan jaket hitam dan membawa dompet kecil di tangannya saat memasuki gedung pemeriksaan.
Sudewo Diperiksa Sejak Dini Hari di Polres Kudus
Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Sudewo lebih dulu menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut berlangsung hampir 24 jam penuh.
Pemeriksaan Berlangsung 1×24 Jam
Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa tim penyidik KPK menggunakan fasilitas ruang pemeriksaan Polres Kudus untuk mendalami perkara tersebut. Sudewo mulai diperiksa sejak Senin dini hari dan baru meninggalkan Polres Kudus pada tengah malam.
“Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 00.30 WIB hingga menjelang tengah malam. Setelah itu, tim langsung bergerak ke Semarang sebelum akhirnya membawa yang bersangkutan ke Jakarta,” ujar Heru.
Menurutnya, selama proses pemeriksaan di Kudus, hanya Sudewo yang diperiksa, sementara pihak lain yang terlibat belum diungkap secara resmi.
KPK Dalami Dugaan Transaksi Pengisian Jabatan Desa
KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan desa. Sejumlah posisi strategis seperti kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasie), hingga sekretaris desa (Sekdes) diduga menjadi objek transaksi.
KPK Belum Umumkan Tersangka
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain. KPK belum merinci jumlah orang yang diamankan ataupun status hukum Sudewo.
“Kasus ini berkaitan dengan pengisian jabatan di desa. Kami masih melakukan pendalaman dan akan menyampaikan perkembangan resmi setelah proses pemeriksaan selesai,” jelas Budi.
Publik Menanti Transparansi Penanganan Kasus
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam membongkar praktik korupsi yang diduga telah mengakar di level pemerintahan daerah.
Jika terbukti, kasus ini berpotensi membuka tabir baru mengenai praktik transaksional dalam birokrasi desa yang selama ini luput dari pengawasan.
