Bungabunga.co.id – Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, memberikan pandangannya terkait perdebatan mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, setiap partai memiliki hak menentukan sikap politiknya, baik bergabung dengan pemerintah maupun berada di luar pemerintahan.
Kholid menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, keberadaan partai yang mendukung pemerintah maupun yang menjalankan fungsi oposisi memiliki peran yang sama pentingnya. Keduanya diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan dan pengawasan kebijakan publik.
Jika Memilih Oposisi, PDIP Dinilai Tetap Berkontribusi bagi Demokrasi
Menurut Kholid, apabila PDIP memutuskan tetap berada di luar pemerintahan, langkah tersebut merupakan pilihan politik yang sah dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Ia menilai keberadaan partai di luar kabinet dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Peran oposisi, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menciptakan mekanisme checks and balances sehingga kebijakan pemerintah dapat dikontrol secara efektif melalui lembaga legislatif.
Fungsi Pengawasan Dinilai Penting bagi Kesehatan Demokrasi
Kholid menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik, masukan, dan pengawasan dari kekuatan politik yang tidak berada dalam lingkaran pemerintahan. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
PKS Kenang Pengalaman 10 Tahun Menjadi Oposisi pada Era Jokowi
Dalam keterangannya, Kholid juga mengingatkan bahwa PKS pernah menjalani peran sebagai partai oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, PDIP menjadi partai utama yang berada di dalam pemerintahan.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa berada di luar pemerintahan bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya, posisi tersebut dapat menjadi kontribusi politik yang konstruktif bagi demokrasi.
Kini PKS Bergabung Mendukung Pemerintahan Prabowo
Berbeda dengan periode sebelumnya, saat ini PKS memilih menjadi bagian dari koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto. Kholid menegaskan partainya berkomitmen mendukung program-program pemerintah agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
PKS berharap berbagai agenda pembangunan dan janji politik Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik melalui kerja sama seluruh elemen pendukung pemerintah.
Polemik Bermula dari Pernyataan PKB soal Sikap Politik PDIP
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, meminta PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai sikap yang tidak tegas berpotensi menimbulkan persepsi membingungkan di tengah masyarakat.
Jazilul berharap PDIP menentukan pilihan secara jelas, apakah menjadi oposisi atau bergabung dengan barisan pendukung pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi isu dugaan keterlibatan Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.
PDIP Tegaskan Berstatus Partai Penyeimbang di Luar Pemerintahan
Menanggapi pernyataan PKB, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa posisi partainya sudah jelas. Ia menyebut PDIP saat ini menjalankan peran sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Andreas juga menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan melalui kongres. Dengan demikian, PDIP tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah tanpa menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
