Bungabunga.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menutup sebanyak 715 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur. Kebijakan ini juga mencakup sejumlah dapur yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat.
Penutupan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki.
Juru Bicara BGN Dian Fatwa menyebutkan bahwa penghentian operasional ratusan dapur MBG dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari persoalan lahan hingga kasus keracunan makanan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi program MBG bersama anggota DPR RI Muazzim Akbar di Mataram, Sabtu (14/3).
Ketentuan Dua Pemasok Bahan Pangan
Menurut Dian, pemerintah pusat menetapkan aturan bahwa setiap dapur SPPG wajib bekerja sama dengan minimal dua pemasok bahan pangan. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari ketergantungan terhadap satu pihak sekaligus mencegah praktik monopoli dalam rantai pasok.
Namun dalam evaluasi yang dilakukan BGN, masih ditemukan sejumlah dapur yang hanya menggunakan satu pemasok bahan makanan.
BGN Siapkan Sanksi untuk Mitra Dapur
Jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, BGN berencana memberikan surat peringatan kepada mitra pengelola dapur yang melanggar aturan.
Dian menegaskan bahwa keberadaan lebih dari satu pemasok diperlukan agar distribusi bahan pangan lebih sehat dan tidak didominasi oleh satu pihak saja.
Dorong Keterlibatan UMKM dan Ekonomi Lokal
Selain memastikan kualitas gizi bagi penerima manfaat, pemerintah juga ingin program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, dapur MBG didorong untuk menjalin kerja sama dengan koperasi, pelaku usaha kecil, serta UMKM di sekitar lokasi operasional.
BGN bahkan mendorong kelompok usaha kecil, termasuk para ibu rumah tangga pelaku UMKM, agar ikut menjadi penyedia bahan pangan bagi dapur MBG.
Program MBG Juga Libatkan Yayasan Pendidikan
Dian menambahkan bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi yayasan pendidikan untuk menjadi mitra dalam pengelolaan dapur MBG.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap manfaat ekonomi dari program ini tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan.
