Bungabunga.co.id – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Irvian Bobby Mahendro, terdakwa dalam perkara korupsi terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim pada Kamis (4/6/2026), Bobby dinyatakan terbukti menerima sejumlah pembayaran ilegal yang berasal dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik dan membuat Bobby mendapat julukan sebagai “Sultan Kemnaker”.
Hukuman Penjara, Denda, dan Uang Pengganti
Bobby Wajib Bayar Denda dan Uang Pengganti Puluhan Miliar Rupiah
Selain pidana penjara selama enam tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Tak hanya itu, Bobby juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp36,04 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, terdakwa akan menjalani tambahan hukuman kurungan selama tiga tahun.
Putusan tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum atas praktik penerimaan uang yang dianggap bertentangan dengan aturan dalam proses pengurusan sertifikasi K3.
Dakwaan Gratifikasi Tidak Terbukti di Persidangan
Hakim Nilai Bukti yang Diajukan Jaksa Belum Memenuhi Standar Pembuktian
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tuduhan penerimaan gratifikasi terhadap Bobby dan empat terdakwa lainnya tidak dapat dibuktikan secara sah di persidangan.
Hakim menilai jaksa hanya mengandalkan satu jenis alat bukti berupa data rekening koran tanpa didukung bukti lain yang saling menguatkan. Karena itu, unsur gratifikasi yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian dalam hukum pidana.
Dengan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk tidak menerima dalil jaksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh para terdakwa.
Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Vonis Berdasarkan Ketentuan UU Tipikor
Meski unsur gratifikasi tidak terbukti, Bobby tetap dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi berupa penerimaan pembayaran yang tidak sah dalam jabatannya.
Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pelanggaran Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Putusan tersebut mempertegas bahwa praktik pemerasan atau penerimaan keuntungan yang tidak sesuai aturan oleh pejabat atau aparatur negara tetap dapat dijerat pidana meskipun dakwaan gratifikasi tidak terbukti.
Tuntutan Jaksa Sebelumnya
Jaksa Pernah Menuntut Bobby Membayar Uang Pengganti Lebih Besar
Sebelum vonis dibacakan, tim jaksa penuntut umum menuntut Bobby dengan hukuman enam tahun penjara. Selain pidana badan, jaksa juga meminta pengadilan menjatuhkan denda Rp250 juta serta uang pengganti sebesar Rp60,3 miliar.
Namun, dalam putusan akhir, majelis hakim menetapkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa menjadi Rp36,04 miliar, lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa.
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi yang menyita perhatian karena berkaitan dengan layanan sertifikasi K3 di Kemnaker dan dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi tersebut.
