Bungabunga.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian negara berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
KPK saat ini masih melakukan kajian mendalam mengenai dampak putusan tersebut terhadap proses penyidikan dan pembuktian perkara korupsi.
KPK Lakukan Kajian Internal Terkait Putusan MK
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan lembaganya tengah melakukan pembahasan secara internal melalui biro hukum KPK.
Selain itu, KPK juga membuka komunikasi dengan sejumlah institusi terkait, termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, dan aparat penegak hukum lainnya.
KPK Khawatir Proses Penanganan Perkara Jadi Lambat
Menurut Asep, apabila seluruh proses perhitungan kerugian negara hanya dilakukan oleh BPK, maka dikhawatirkan akan terjadi penumpukan permintaan audit dari berbagai lembaga penegak hukum.
Ia menyebut bukan hanya KPK yang membutuhkan audit kerugian negara, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi.
BPK Dinilai Bisa Menghadapi Lonjakan Permintaan Audit
KPK menilai keterbatasan sumber daya manusia di BPK berpotensi membuat proses audit berjalan lebih lama jika seluruh penghitungan kerugian negara harus terpusat di lembaga tersebut.
Antrean Audit Dikhawatirkan Menghambat Penegakan Hukum
Asep mengingatkan banyaknya permintaan penghitungan kerugian negara dapat menyebabkan antrean panjang yang akhirnya mempengaruhi kecepatan penanganan kasus korupsi.
Karena itu, KPK berharap aturan yang diterapkan nantinya tidak menyulitkan proses penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
MK Tegaskan BPK Berwenang Tetapkan Kerugian Negara
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus oleh sembilan hakim konstitusi.
Gugatan Diajukan Dua Mahasiswa
Permohonan uji materi itu diajukan oleh dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan.
Mereka mempertanyakan kejelasan aturan mengenai lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara serta standar penilaiannya dalam Pasal 603 KUHP.
MK Sebut Penjelasan UU Sudah Jelas
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil para pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan audit kerugian negara telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
BPK Dianggap Sesuai Amanat Konstitusi
MK berpandangan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan konstitusional untuk mengaudit keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945.
Putusan ini kini menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi mempengaruhi mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
