Bungabunga.co.id – Pengangkatan Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Malang menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang menegaskan bahwa proses penunjukan telah melalui tahapan seleksi terbuka yang ketat.
Perwakilan BKPSDM, Nurman, menyampaikan bahwa seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan mengikuti regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa mekanisme seleksi jabatan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui sistem yang terintegrasi dan diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengawasan Pusat dan Sistem Digital Terintegrasi
Semua Tahapan Dipantau Secara Real-Time
Menurut Nurman, proses seleksi jabatan mulai dari perencanaan hingga hasil akhir wajib dilaporkan melalui sistem digital yang terhubung dengan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap norma maupun prosedur yang telah ditetapkan.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan kepegawaian di daerah tetap berada dalam pengawasan pusat. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pemerintah pusat memiliki hak untuk membatalkan hasil seleksi tersebut.
Keterlibatan Akademisi dalam Proses Seleksi
Rektor dari Tiga Kampus Ternama Jadi Panelis
Untuk menjaga objektivitas, Pemerintah Kabupaten Malang melibatkan tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari kalangan akademisi. Beberapa di antaranya adalah pimpinan dari Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, serta Universitas Brawijaya.
Kehadiran para rektor dan profesor dalam tim seleksi dinilai mampu menjamin integritas proses penilaian, sehingga kecil kemungkinan terjadi praktik nepotisme atau intervensi pihak tertentu.
Kompetensi Jadi Faktor Penentu
Rekam Jejak Akademik Dinilai Unggul
BKPSDM menyebut bahwa salah satu alasan Ahmad Dzulfikar Nurrahman terpilih adalah karena memiliki keunggulan dari sisi kompetensi dan latar belakang akademik, khususnya di bidang lingkungan hidup.
Meski yang bersangkutan merupakan putra dari Bupati Malang, M. Sanusi, pihak BKPSDM memastikan bahwa penetapan tersebut tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dengan penjelasan ini, BKPSDM berharap publik dapat memahami bahwa proses seleksi jabatan dilakukan secara profesional dan berdasarkan meritokrasi, bukan karena faktor kedekatan keluarga.
